Penyusupan di laut merupakan salah satu bentuk kejahatan maritim yang sering terjadi di perairan Indonesia. Kejahatan ini dapat berdampak negatif terhadap keamanan dan ketertiban di laut, serta merugikan para pelaku usaha di sektor kelautan. Untuk itu, peran pihak berwenang sangat penting dalam menanggulangi penyusupan di laut.

Menurut Kapten Laut (P) Wisnu Wardhana, Direktur Operasi Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Penyusupan di laut merupakan ancaman serius yang harus segera ditangani. Pihak berwenang harus bekerja sama dengan instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia.”

Pihak berwenang, seperti TNI AL dan KKP, memiliki peran penting dalam menanggulangi penyusupan di laut. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan patroli rutin di perairan Indonesia dan menindak tegas para pelaku kejahatan maritim. Selain itu, kerja sama lintas sektor dan lintas negara juga diperlukan dalam rangka memberantas penyusupan di laut.

Menurut Letnan Kolonel (P) Dedy Kurniawan, Kepala Staf Operasi Satuan Kapal Patroli TNI AL, “Kerja sama antarinstansi dan antarnegara sangat penting dalam menanggulangi penyusupan di laut. Kita perlu saling mendukung dan berkoordinasi untuk mengatasi ancaman tersebut.”

Dalam penanggulangan penyusupan di laut, peran masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Masyarakat sebagai mata dan telinga pihak berwenang dapat membantu dalam memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan di sekitar perairan. Dengan adanya kerja sama antara pihak berwenang dan masyarakat, diharapkan kejahatan maritim seperti penyusupan di laut dapat diminimalisir.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tugas besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut. Dengan peran pihak berwenang dan kerja sama lintas sektor, diharapkan penyusupan di laut dapat dicegah dan diberantas secara efektif. Semua pihak harus bersatu untuk menjaga kedaulatan maritim Indonesia.