Kebijakan keamanan laut merupakan hal yang sangat penting bagi kedaulatan negara. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi perairan negara dari ancaman luar, tetapi juga untuk menjaga sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak perairan yang perlu dijaga keamanannya agar tidak disusupi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Dr. Susi Pudjiastuti, keamanan laut adalah hal yang tidak bisa dianggap remeh. Beliau mengatakan, “Kita harus menjaga keamanan laut kita dengan sungguh-sungguh, karena hal ini berkaitan dengan kedaulatan negara kita.”

Selain itu, Pakar keamanan laut dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Eko Prasojo, juga menegaskan bahwa kebijakan keamanan laut sangat penting bagi kedaulatan negara. Beliau mengatakan, “Negara yang tidak mampu menjaga keamanan lautnya akan rentan terhadap berbagai ancaman dari luar.”

Dalam merumuskan kebijakan keamanan laut, pemerintah perlu memperhatikan berbagai aspek, mulai dari pengamanan perbatasan laut, patroli keamanan, hingga penegakan hukum di perairan negara. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan perlunya pengamanan laut untuk menjaga kedaulatan negara.

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan lautnya. Dengan kebijakan keamanan laut yang kuat dan efektif, kedaulatan negara dapat terjaga dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk terus meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Karena, seperti yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, “Kedaulatan negara dimulai dari keamanan laut.”