Badan Keamanan Laut (Bakamla) Sulawesi Tengah memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam menangani pelanggaran maritim di wilayah perairan Indonesia. Pelanggaran maritim seringkali terjadi di lautan, yang dapat mengancam kedaulatan negara dan keamanan nasional.

Menurut Kepala Bakamla Sulawesi Tengah, Kolonel Laut (P) Bambang Prihantoro, tugas utama Bakamla adalah untuk melindungi keamanan dan kedaulatan laut Indonesia. “Kami memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menangani segala bentuk pelanggaran maritim, mulai dari illegal fishing hingga penyelundupan barang ilegal,” ujarnya.

Salah satu contoh tugas Bakamla Sulawesi Tengah adalah menangani kasus kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia tanpa izin. Hal ini merupakan pelanggaran serius yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. “Kita tidak boleh tinggal diam saat terjadi pelanggaran maritim, karena itu bisa membahayakan kedaulatan negara kita,” kata Bambang.

Dalam menangani pelanggaran maritim, Bakamla Sulawesi Tengah bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti TNI AL, Polairud, dan KKP. Kolaborasi antar lembaga ini sangat penting untuk menjamin keberhasilan operasi penegakan hukum di laut. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi laut Indonesia dari segala bentuk ancaman,” tambah Bambang.

Menurut pakar hukum maritim, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, penegakan hukum di laut merupakan hal yang sangat kompleks dan memerlukan koordinasi yang baik antar lembaga terkait. “Bakamla memiliki peran yang sangat vital dalam menangani pelanggaran maritim, karena merekalah yang memiliki keahlian dan kapabilitas untuk menjaga keamanan laut,” ujarnya.

Dengan adanya Bakamla Sulawesi Tengah yang tangguh dan profesional, diharapkan pelanggaran maritim di wilayah perairan Indonesia dapat diminimalisir. Kerjasama yang baik antar lembaga dan dukungan penuh dari masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.