Penegakan hukum laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan Indonesia yang luas. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum laut di Indonesia.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, “Meningkatkan efektivitas penegakan hukum laut di Indonesia memerlukan kerja sama yang baik antara instansi terkait seperti TNI AL, Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.”

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum laut di Indonesia adalah kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Hal ini seringkali menghambat proses penegakan hukum laut yang efektif.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Arifsyah Nasution, “Diperlukan kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum laut di Indonesia.”

Selain itu, masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum laut di Indonesia. Keterbatasan kapal patroli dan alat komunikasi yang memadai seringkali membuat penegakan hukum laut tidak optimal.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo menyarankan agar pemerintah meningkatkan investasi dalam pengadaan kapal patroli dan alat komunikasi yang canggih. “Dengan sarana dan prasarana yang memadai, penegakan hukum laut di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien,” kata Henri.

Dengan adanya kerja sama yang baik antara instansi terkait, kerja sama dengan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, serta investasi dalam sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan efektivitas penegakan hukum laut di Indonesia dapat meningkat sehingga kedaulatan negara di wilayah perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik.